BANGKA — Fenomena kotak kosong dalam Pilkada serentak yang akan digelar November mendatang kian mengemuka. Ada sebagian orang yang menilai kalau kotak kosong yang menang akan berbahaya bagi masyarakat karena Notabene Pemimpinnya adalah Penjabat yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri tidak tahu dengan kondisi masyarakat setempat.
Hal tersebut dikatakan Subandi selaku ketua karang taruna Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat.
” Fenomena kotak kosong akhir-akhir ini tidak baik terhadap proses dan perkembangan demokrasi di daerah. Jikalau kotak kosong menang dalam pilkada nanti maka anggaran sebesar Rp43 miliar yang disiapkan oleh KPU Bangka akan menjadi sia-sia dan mumbazir.” ujar Subandi saat dibincangi sejumlah media di Sungailiat, Selasa (3/9/24).
” Kita telah memakan biaya besar untuk Pilkada. Jika Pilkada diulang, berarti kita akan anggarkan lagi Rp43 miliar, pemborosan itu namanya. Akan tetapi kalau tidak ada pilkada ulang, berarti Bupati kita nanti bukan pilihan masyarakat, namun ditunjuk oleh Kemendagri, yakni penjabat kepala daerah,” sambung Aswan sapaannya.
Subandi menilai, penjabat kepala daerah yang ditunjuk Kemendagri tidak memiliki kekuasaan penuh untuk berbuat membangun Kabupaten Bangka.
” Penjabat kepala daerah tidak punya kekuasaan, dan dia tidak tahu bagaimana kehidupan sosial masyarakat Bangka, berarti dia nanti memimpin kita rakyat kecil ini kan meraba-raba dahulu alias coba-coba. Ini yang ngerinya pak. Terbukti kan, Pj Gubernur Babel kita saja sampai empat kali gonta-gant,” sambungnya khawatir.
Subandi menegaskan, Karang Taruna Sinar Jaya Jelutung dalam waktu dekat ini akan terjun ke masyarakat untuk mensosialiaskan penolakan terhadap kotak kosong.
Ia juga meminta masyarakat agar dapat berpikir secara cerdas dan lebih terbuka terkait betapa bahayanya kalau kotak kosong yang menang dalam Pilkada nanti.
“Kami akan sosialisasi ke masyarakat agar bisa berfikir cerdas, lebih terbuka, serta jangan lihat kulitnya saja. Kita tidak punya pilihan lain. Jadi jangan sampai Bangka ini stagnan kemajuannya jika sampai kotak kosong yang menang, karena yang namanya penjabat alias Pj itu tidak punya kekuasaan penuh. Sosok yang ditunjuk, bukan dipilih masyarakat langsung,” tutup Subandi dengan nada tegas.
Sementara itu, sebagain masyarakat justru menklaim jika kotak kosong merupakan pilihan bagi masyarakat yang sudah jenuh dengan janji-janji dan harapan palsu dari Paslon tertentu.
Seperti yang disampaikan Yudi warga Baturusa ini. Yudi mengatakan jika hanya ada satu paslon yang mengikuti Pilbup Bangka dengan dukungan seluruh partai di Bangka, maka dia khawatir tidak ada lagi kontrol kebijakan dari DPRD Kabupaten Bangka ke Bupati terpilih nanti.
“Yang kami khawatirkan nanti adalah fungsi kontrol dari anggota legislatif sangat mandul terhadap kebijakan Pemkab Bangka. Hal itu yang kami sesalkan, nantinya” kata Yudi saat diminta tanggapannya terkait gencarnya sosialisasi sejumlah ormas, LSM terhadap gerakan tolak ‘Kotak Kosong’.
Oleh karena itu, Yudi mengatakan, jika dirinya juga akan mensosialisasikan agar masyarakat bisa memilih kotak kosong di Pilkada Bangka nanti. Lebih rela dipimpin oleh penjabat atau Pj yang ditunjuk pemerintah pusat yang diyakini kontrolnya akan jadi lebih baik.
“Tentunya, kami akan mensosialisasikan kotak kosong. Jadi, nanti ada perlawanan, kalau nanti kotak kosong ditakdirkan untuk menang, maka akan di-handle oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi,” tandasnya
“Justru itu lebih baik daripada kita mempertahankan petahana yang didukung oleh seluruh partai parlemen yang dikhawatirkan nanti APBD akan menjadi bancakan dalam memenuhi segala tuntutan Parlemen, termasuk tuntutan orang -orang yang menjadi Timses, relawan dan para kerabatnya, dan pada akhirnya akan mengorbankan kepentingan masyarakat,” tandasnya. (Tami/Red)
