BANGKA – Sejumlah Kapal Isap Produksi (KIP) yang beroperasi di perairan Sungailiat kembali menjadi sorotan. Pasalnya kapal pengisap timah di wilayah konsesi PT Timah itu kembali beroperasi di dekat bibir pantai kampung Nelayan 2 Sungailiat. Sontak saja peristiwa ini menarik perhatian sejumlah warga setempat.
Salah satu warga Nelayan mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut sehingga dia berharap pihak terkait agar dapat segera mengatasinya.
“Kapal Isap bekerja dekat sekali dengan bibir pantai kampung Nelayan 2. Inilah kapal isap yang bekerja di bibir pantai yang dikuatirkan akan menjebol tanggul sehingga mengancam keselamatan masyarakat peaisir Nelayan 2,” ungkap Aris di lokasi saat menyaksikan langsung keberadaan KIP yang berada di dekat bibir pantai, Selasa (22/10/24).
Dikatakannya, pihak PT Timah dan Pemerintah semestinya dapat memberikan teguran bahkan sanksi ke pihak KIP yang semakin hari semakin membandel dalam mengeruk kekayaan alam Pulau Bangka.
“Memprihatinkan sekali, cari duit sih cari duit, tapi jangan terlalu maruk, sehingga tak memikirkan keselamatan masyarakat pesisir. PT Timah dan Pemerintah harusnya segera menjatuhkan sanksi ke pihak KIP yang telah beberapa kali terbukti melanggar aturan yang membuat masyarakat pesisir kian resah, ” tandasnya.
Diketahui, pengoperasian sejumlah kapal isap di sekitar perairan Nelayan Sungailiat yang semakin mendekati bibir pantai bukan kali ini saja. Sebelumnya juga sudah pernah terjadi di depan kawasan wisata Tongachi dimana posisi beroperasinya KIP justru hanya berjarak 50 meter dari bibir pantai pada Rabu (16/10/24).
Sehingga saat itu sejumlah masyarakat nelayan Sungailiat, yang terdiri dari tokoh ormas, LSM, tokoh pemuda, serta Ketua Lingkungan (Kaling) Nelayan 2, sempat menggelar aksi di lokasi menolak aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) BS 275 dan KIP BT 333.
Namun sayangnya, penolakan masyarakat pesisir Nelayan 2 terhadap KIP yang beroperasi di dekat bibir pantai tampaknya belum mendapat respon dari pihak PT Timah selaku pemilik wilayah IUP dan Pemerintah sehingga hal tersebut justru kembali terulang.
Hingga berita ini ditayangkan, PT Timah dan pihak terkait lainnya masih diupayakan konfirmasinya. (Red)
