FKBNews.com, BANGKA – Isu permintaan jegal kepada pihak kepolisian agar tidak mengeluarkan SKCK terhadap Mulkan selaku cabub kabupaten Bangka priode 2024 – 2029, dinilai terlalu berlebihan.
Diketahui cabup Kabupaten Bangka periode 2024 – 2029 yakni Mulkan, S.H., M.H., diusung PDI – P berpasangan dengan Ramadian dengan nama duet MAPAN.
Permitaan oleh pihak tertentu agar pihak kepolisian tidak mengeluarkan SKCK kepada cabup Mulkan akhirnya memicu berbagai komentar dari elemen masyarakat serta organisasi.
Seperti yang disampaikan sekretaris Laskar Merah Putih ( LMP ) Kabupaten Bangka Ryan Fabryan Taufani ( RFT ), Rabu ( 14/8/2024) siang. Menurutnya Mulkan sebagai terlapor bukan tersangka.
” Saya rasa tidak tepat penjegalan terhadap apa yang diutarakan dalam pemberitaan tersebut menyangkut dokumen SKCK tidak boleh diterbitkan, hal itu dikarenakan bang Mulkan hanya berstatus sebagai terlapor bukan yang dinyatakan sebagai yang bersalah/tersangka, sederhananya masih dalam tahapan analisa maupun dugaan yang bisa jadi tidak memiliki dasar kekuatan hukum tetap,” jelasnya.
Sebagai penggerak organisasi LMP Kabupaten Bangka, Ryan menduga ada upaya penjegalan Mulkan kearah black campaign oleh pihak tertentu.
“Kita juga dapat menduga penjegalan ini sangat kental ke arah black campaign, begitu kuat menjurus ke arah pilkada 2024. Dalam hal ini dugaan kepentingan politik yang dimainkan, bisa jadi hal ini pun dapat ditunggangi oleh kepentingan politik lainnya maupun unsur salah komunikasi atau pemahaman perizinan.
Saya juga menginginkan agar pihak kepolisian tetap tegak lurus bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku serta berdasarkan kebijakan-kebijakan dalam hal menyikapi penggiringan opini² yang masih berlandaskan prasangka dan dugaan-dugaan,” ungkapnya.
Bukan kaleng – kaleng menjabat sebagai sekretaris LMP Kabupaten Bangka, RFT juga menyinggung soal perizinan PT. NKI sudah sesuai peruntukkan.
” Terkait perusahaan PT. NKI yang cukup membuat gaduh suasana kondusif menjelang pilkada 2024 ini, tentu membuat kita menjadi penasaran dan tentu kita juga dalam kompetensi ini sebagai Badan Pengurus Ormas Laskar Merah Putih Kabupaten Bangka. Sifat ormas ini cenderung ke arah control sosial dan peran aktif hal pengawasan, dipastikan akan juga terjun langsung untuk mengecek apakah perizinan/legalitas serta kinerja PT. NKI sudah sesuai prosedur.” ujarnya.
” Apa benar perizinan mereka sudah tepat penggunaannya untuk kepentingan masyarakat di areal lahan dikuasai. Jangan mengaku menguasai lahan dan dirugikan, bila hanya izin diatas kertas saja yang adanya. Tanah negara adalah hak masyarakat, bukan haknya suatu perusahaan, ada hak-hak masyarakat bilapun tanah-tanah yang dimaksud juga dikerjasamakan dengan pihak perusahaan,” tambah RFT.
RFT juga menyampaikan kalau pandangan dan pendapat LMP tentang permintaan pihak kepolisaian tidak menguarkan SKCK dalam pencalonan Mulkan sebagi Cabup, dirinya tidak mewakili Sekber Ormas Bangka.
” Terkait hal ini saya tidak mewakili Sekber Ormas Bangka, hanya selaku Sekretaris dari Ormas LMP Kabupaten Bangka, dan saya rasa Sekber Ormas Bangka pun dapat lebih teliti dalam mentelaah permasalahan ini. Hal ini dapat dicek langsung ke Ketua-Ketua,” terangnya.
Terpisah menanggapi hal serupa , Ketua LSM KPMP Babel Angga Siswanto menyebutkan kalau Mulkan selama memimpin Kabupaten Bangka banyak mendapat prestasi.
“Bang mulkan orang baik,selama menjabat mencetak banyak prestasi nasional membawa nama Kabupaten Bangka,Bang Mulkan banyak merangkul semua unsur masyarakat buktinya beliau 2 kali jadi anggota DPRD kabupten BANGKA dan Bupati Bangka,Bang Mulkan sosok figur yang banyak dicintai elements masyarakat apalagi di pedesaan,buktinya di Periode 1 menang telak. jadi isu menjegal Bang Mulkan untuk melanjutkan ke periode ke 2 itu hal biasa pasti banyak cobaan tinggal Masyarakat menilai dengan orang baik seperti bang mulkan sudah pasti naik kembali ke Dua kali menjadi Bupati Bangka bersama bang Ramadian,” pungkasnya.
Lebih lanjut Angga Siswanto berpendapat permintaan salah satu pihak kepada kepolisian agar tidak menerbitkan SKCK kepada Mulkan sangat berlebihan.
” Isu jegal agar pihak kepolisian tidak menerbitkan Skck untuk bang Mulkan kami menilai sangat berlebihan,sudah pasti pihak kepolisian sangat jeli ya. Kalau orang tersebut baik buat apa di tahan pembuatan skck nya, gitu aja gak usah pusing lah. Itu hal biasa apalagi di tahun politik saat ini. Menurut survey kami sebagai lembaga swadaya masyarakat,kami berjalan ke beebagai elements masyarakat bang mulakn masih kokoh berdiri untuk duduk kembali. Kami juga akan selalu menggaungkan kepada masyarakat/saudara yang ada di Kabupaten Bangka ini untuk bang Mulkan,” tutupnya.(Tami)
