FKBNews.com, —
Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Babel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Penjabat Gubernur Babel di Ruang Pasir Padi, Lantai III, Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin (26/9/22) pagi.
Dari pantauan tim media, Salah satu perwakilan APRI Babel yang hadir mengatakan keadaan masyarakat tambang semakin buruk bahkan menurutnya kebutuhan keluarga harus terpenuhi dan jika keadaan terus berlanjut ekonomi masyarakat penambang Babel semakin anjlok.
“Kebutuhan keluarga harus terpenuhi jika keadaan terus seperti ini ekonomi semakin anjlok membuat kriminal akan semakin banyak karena penghasilan masyarakat babel mayoritas untuk menambang timah sedangkan untuk sekarang masyarakat Babel dilarang untuk menambang dan harga timah turun drastis,” ujarnya
“Kami sebagai masyarakat saja dilarang untuk menambang jadi kami mau makan apa bersama untuk keluarga, apa mau dikasih makan batu mau menambang saja susah karena sering dirazia. jadi kami harap PJ Gubernur memberikan solusinya,” sambung salah satu perwakilan penambang dalam RDP tersebut.
Sementara itu, PJ Gubenur Ridwan Djamaluddin menjelaskan Pemerintah tidak ada maksud mempersulit masyarakat untuk mencari nafkah namun harus begerak sesuai dengan ketentuan yang ada dan tentunya semua ada solusi.
“Ada juga syarat teknis yang harus terpenuhi, tadi disampaikan ada syarat mengenai kajian lingkungan hidup strategis yang diminta oleh KLHK, nanti kita akan berkomunikasi dengan pihak KLHK agar prosesnya lebih mudah dan cepat,” jelasnya.
Ridwan juga mengungkapkan, Pemerintah akan berkomunikasi dengan PT Timah untuk dapat memfasilitasi penambang rakyat sesuai perijinan.
“Hubungan antara penambang dengan badan usaha resmi seperti PT Timah nanti kita akan komunikasi kalau PT timah masih bisa memfasilitasi sesuai dengan izin yang mereka pegang itu silahkan diakomodir, Jadi yang kita coba sekarang adalah membantu PT timah untuk menambah kapasitas izinnya misalkan yang tadinya 300 ponton bisa menjadi 1500 dan nanti itu nantinya kita bantu perizinannya lebih cepat,” ungkapnya.
Sebelumnya diketahui, Dengan keluhan masyarakat Babel yang mayoritas dengan menambang timah dengan harga timah yang turun drastis , tempat-tempat yang dilarang bahkan ekspor timah juga tidak bisa untuk di ekspor membuat masyarakat Bangka Belitung berhenti bekerja menunggu peraturan yang akan disampaikan atau diutuskan Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung untuk masyarakat lebih sejahtera lagi. (*.*)
