FKB News, BANGKA – Dugaan penjarahan hutan dan penggarapan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) oleh oknum yang tak bertanggung jawab kembali terjadi di Desa Mendo yang berada di daerah Pangkat Batu dan Aek Jambi.
Mirisnya lagi, penggarapan tersebut dengan mengatasnamakan kelompok tani yang diketuai oleh inisial RLJW. Sementara kelompok tani itu tidak terdaftar di Pemerintahan Desa Mendo.
“Kita sudah buat laporan pengaduan terkait penjarahan dan penggarapan lahan DAS itu ke beberapa instansi yang berkaitan dengan penegakkan hukum penjarahan dan penggarapan lahan di kawasan DAS seperti halnya, Bupati Bangka melalui Sekda, Dinas BPKH, juga BP DAS,” ungkap Ibrohim selaku direktur BUMDES BIntang Usaha milik Desa Mendo kepada FKBNews.com, Jum’at (11/3/22).
Menurutnya, dalam laporannya, dirinya meminta Pejabat terkait untuk mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas tersebut.
“Dikarenakan penjarahan hutan dan penggarapan lahan mengatasnamakan kelompok tani tersebut merugikan desa, daerah dan negara. Juga merusak ekosistim sungai Mendo sehingga dikhawatirkan terjadinya potensi konflik di Masyarakat. Terlebih ancaman banjir akan terjadi di Desa Mendo,” tandasnya.
Dikatakannya, jika dirinya dan pihak kehutanan sudah turun ke lokasi dan menemukan sejumlah titik lokasi yang sudah dijarah dan digarap oleh kelompok tani tersebut.
“Kemarin kita bersama beberapa petugas kehutanan sudah turun dan menemukan sejumlah titik lokasi di Daerah Aliran Sungai Desa Mendo sudah dijarah dan digarap untuk perkebunan sawit,” sebutnya.
Disampaikannya lagi, jika dirinya bersama warga Mendo sangat berharap laporan pengaduannya dapat segera ditindak lanjuti oleh pihak berwenang.
“Kembali lagi saya berharap, pihak berwenang dapat segera menindak lanjuti laporan aduan kami sehingga penjarahan dan penggarapan kawasan DAS Desa Mendo dapat segera ditangani secepatnya,” harapnya.
Sementara itu, ketua kelompok tani yang disebut sebut dalam laporan warga Mendo yakni Johny saat dikonfirmasi FKBNews.com baik via sambungan telepon maupun pesan Whatsapp, hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapannya.
Demikian halnya, pihak Sekda Bangka dan Dinas Kehutanan Provinsi kep. Babel yang dikonfirmasi FKBNews.com juga belum memberikan tanggapannya. (red)
