FKBNews.com, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Babel lakukan penandatanganan kesepakatan atau MUO, Senin (7/2/2023).
Penandatanganan nota kesepakatan ini berlangsung di rumah dinas Bupati Bangka Sungailiat dalam rangka optimalisasi penguatan hukum di Kabupaten Bangka terkait pelestarian terhadap kekayaan dan sertifikat kekayaan Intelektual Komunal yang merupakan Aset Daerah.
Bupati Mulkan menegaskan dirinya harus melindungi hak cipta agar tidak dicaplok pihak lain. ” Kita meminta kepada Kemenkum HAM agar memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kita jangan sampai dicaplok pihak lain. Untuk itu mari lestarikan, pertahankan terhadap hak kekayaan intelektual yang kita miliki,” tandas Mulkan.
Dikatakannya, kalau sudah terdaftar di Kemenkumham maka pelaku usaha di Kabupaten Bangka sudah ada kekuatan hukumnya.
“Kalau saja mereka ingin menggunakan produk tersebut otomatis harus ada izin ke kita serta mereka harus membayar Royalti kepada Pemerintah Kabupaten Bangka, sehingga bisa menjadi sumber pendapatan Kabupaten Bangka” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bangka Belitung Drs.Harun Sulianto menjelaskan bahwa, karena sudah MoU maka pihaknya akan memperioritaskan kabupaten Bangka terlebih dahulu.
“Mari sama-sama dengan Bapak Bupati beserta jajarannya untuk dapat mendaftarkan hak kekayaan komunal nya yang ada di Kabupaten Bangka ini apapun itu baik kebudayaan, makanan khas dan lain sebagainya. Sehingga nantinya produk tersebut mempunyai perlindungan hukum yang kuat serta ada nilai ekonominya” pinta Harun.
Acara diakhiri dengan pemberian surat pencatatan inventarisir kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisonal dan surat pencatatan ciptaan dari kemenkumham kepada Pemerintah Kabupaten Bangka.
Hadir dalam acara tersebut Sekdakab Bangka H.Andi Hudirman, kepala OPD, Sekretaris DPRD Bangka Eri Gusnawan SE. Camat, Lurah serta undangan lainnya.(bt)
